Pemkot Balikpapan Propokasi Warga, Pelakunya Oknum

Plan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bo Zem program pemerintah propinsi, terkait rencana pengendalian banjir dan perbaikan, proyek pembangunan Bendungan Pengendali Banjir (Bendali) III, yang menempati areal Telaga Kihung Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan Selatan, menuai protes keras sejumlah warga yang mengaku sebagai pemilik dan ahli waris. Pasalnya Pemkot Balikpapan melalui panitia pembebasan yang terdiri dari tim 9, dituding belum memenuhi tanggung jawabnya memberikan dana ganti rugi kepada para pemilik atau ahli waris yang sah sesuai hasil kesepakatan. Warga mengancam akan menuntut pemerintah kota, serta segera memagar dan menguasai lokasi tanah proyek bendali yang menelan anggaran mencapai kurang lebih Rp 25 miliar dimaksud, apabila pembayaran ganti rugi tanahnya tetap diulur – ulur. Karena lebih tersinyalir adanya permainan yang melibatkan beberapa oknum pemkot, hingga memakan waktu bertahun tanpa ada penyelesaian.

Sementara menurut Agus Choirul Anwar, A.Ptnh bagian perlengkapan pemkot Balikpapan, sekaligus sebagai juru bayar anggaran pembebasan bagi warga pemilik tanah, yang saat itu juga termasuk kedalam tim pembebasan, juga sebagai pimpro proyek Bo Zem mengatakan. “Ganti rugi untuk pemilik tanah yang terkena pembebasan sudah kami serahkan semuanya sebelum idul fitri tahun lalu, jadi kalau mereka masih ada yang komplain, ya saya kira lebih bagus melalui proses pengadilankan saja. Saya sendiri untuk memberikan penjelasan sebenarnya sudah cape, lelah melayani banyaknya orang yang selama ini mengadu dan mengaku sebagai pemilik tanah ditempat itu,’’ keluh Agus.

Namun ketika dipertanyakan ‘Etiskah’, seorang pegawai / pejabat pemerintah berkeluh kesah demikian, sementara pejabat pemerintah sudah seyogyanya melayani masyarakat bukan untuk dilayani, sontak Agus dengan nada mengelak, menepis pernyataan yang baru saja diucapkan kepada Buser. “Ketika itu saya juga selalu dipanggil polisi untuk bersama ahli waris membuktikan kebenaran surat bukti kepemilikan, tapi sudah berapa kali baik melalui kuasanya atau pemilik sendiri tidak bisa membuktikan itu, dan yang jelas dari beberapa orang yang pernah dikuasakan dari pemilik, seperti sdr. Leman termasuk Ruki Santoso (Pengacara), tidak pernah memperlihatkan bukti asli kepemilikan. Makanya saya sebenarnya sudah cape ngurusi orang-orang yang selama ini menghadap ke saya tapi tanpa kejelasan yang pasti,” keluh Agus berulang-ulang ketika dikonfirmasi Buser diruang kerjanya.

Sementara pernyataan Agus disangkal oleh ahli waris, menurutnya bahwa yang dikatakan Agus itu semua bohong besar. “Kami sudah yang kesekian kalinya menunjukkan surat asli dihadapan Agus, bahkan satu ketika juga disaksikan sama pak Tatang (Kabag Perkotaan) pemkot Balikpapan,” sergah Bambang suami ahli waris, dan dibenarkan oleh beberapa keluarga termasuk ahli waris sendiri.

Keresahan beberapa orang yang merasa sebagai ahli waris, merasa dipermainkan oleh oknum pejabat Pemkot, terkait masalah penyelesaian pembebasan lahan yang sedianya dijadikan proyek Bo Zem (Bendali). Proyek yang menggunakan dana APBN MURNI DIPA 2008 tersebut, melalui pimpronya terkesan tidak adanya transparansi. Sementara prosesnya sudah berlangsung 3 tahun, belum juga ada penyelesaian dengan para pemilik lahan, akan tetapi proyek sudah mulai beroperasi dilapangan. Disinyalir dana pembebasan yang nilainya mencapai miliaran rupiah itu, selama ini diendapkan di salah satu Bank oleh beberapa pejabat terkait, untuk kemudian dimanfaatkan keuntungan bunganya, demikian dingkapkan beberapa orang yang selama ini merasa dirugikan.

Anehnya, pernyataan Agus mengundang kesan plin plan. Ketika waktu sebelumnya dirinya mengatakan bahwa pembayaran ganti rugi kepada atas nama pemilik lokasi 6 orang, terdiri dari La Mae, La Adi, La Mani, Hj. Ida, Marwah, A La Udin Kamali, sudah dibayarkan ke mereka semuanya. Namun diwaktu berikutnya, Agus mengatakan bahwa, “Pada dasarnya kalau dari segi luas segel kepemilikan, sudah dibayar semua, tapi kami kan tidak tahu manakala masih ada sisa-sisa luas, kan kami belum tahu pasti. Nah mungkin ada sisa-sisa dari sisi luas itu yang kalau bisa dibuktikan, tetap kami akan akomodir semuanya,” tegas Agus.

Ditempat terpisah justru terjadi pernyataan kontra, dimana seperti La Mani sendiri belum pernah sepeserpun menerima uang ganti rugi dari pemkot. Sementara tanah atas nama Hj. Ida yang sesungguhnya milik Liliani, dan belum terkena pembebasan menurut saksi-saksi yang mengetahui, malah pihak Agus tetap bersikeras mengatakan juga dibayar.

Pada intinya, seluruh tanah yang sudah dibebaskan pemkot, menurut pengakuan semua pemilik maupun ahli waris, belum pernah terjadi jual – beli dengan pihak manapun sebelumnya, yang justru sepengetahuan pemkot tanah tersebut dianggap tumpang tindih. Dan pemkot sendiri mengakui kalau tanah dimaksud memang masih bermasalah. Tapi anehnya, pada saat terjadi pembayaran, pemkot lebih terkesan sembrono karena memberikan dana ganti rugi pada saat tanah tersebut masih bermasalah, kepada orang-orang tertentu saja. Ujungnya, yang lebih diuntungkan justru mereka yang tidak memiliki lahan. Pertanyaannya, ada pengkondisian apa dibalik itu semua?

Sampai pada akhirnya ahli waris akan menuntut pemkot, dengan memakai jasa pengacara, pihak pemkot dalam hal ini (Agus,red) justru melarangnya. Pada saat itu sebagaimana ditirukan pihak ahli waris, Agus melarang kami untuk memakai jasa pengacara, lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan saja. Sementara kepada mereka yang sudah merasa menerima uang dari pemkot, semua tidak bertanggung jawab, bahkan ada yang kabr melarikan diri dan menghilangkan jejak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: