JANGAN ADU OTOT


Oleh Herry Trunajaya BS

GUGUSAN pulau-pulau di bumi Nusantara ini memang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia. Lebih lagi, Indonesia dilimpahi dengan sumber daya alam (SDA) yang begitu besar dari sabang hingga merauke, baik itu berupa batu bara, minyak dan gas (Migas), kayu dan lainnya. Limpahan SDA berupa migas terdapat di dalam perut bumi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Riau, Kalimantan Timur (Kaltim), dan di beberapa daerah lainnya. Tapi, mengapa taraf kehidupan masyarakatnya begitu-begitu saja. Malah irnonisnya, ada penduduk asli yang daerahnya merupakan penghasil migas hidup lebih papa dari penduduk pendatang.

Perbedaan mencolok dan perlakuan yang mereka (penduduk setempat, red) rasakan dari pemerintah pusat itulah yang kerap menimbulkan gejolak akibat kecemburuan sosial. Penduduk setempat kadang merasa iri melihat begitu “wah”-nya kehidupan karyawan sebuah perusahaan migas, padahal mereka penduduk pedatang. Perasaan iri itu terus menumpuk dan menumpuk bertahun-tahun lamanya, dan pada klimaksnya terjadilah semacam pemberontakan ingin memisahkan diri dari pelukan ibu pertiwi. Itu pernah terjadi di beberapa daerah di negeri kita tercinta ini.

Untunglah, masyarakat Kaltim yang jumlahnya lebih dari dua juta jiwa itu dan cukup punya bekal SDA migas tidak pernah latah dan berkeinginan untuk memerdekakan dirinya. Penduduk Kaltim yang heterogen malah lebih bisa bersikap dewasa dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat, meski ada juga riak-riak yang timbul tapi tidak sampai menjadi sebuah gelombang tsunami yang bisa memporak-porandakan apa saja yang dilandanya.

Kaltim memang kaya akan SDA migas, batu bara, kayu dan bahkan beberapa tahun silam pernah hampir memiliki ladang emas di kawasan Busang, Kutai. Tapi Busang kemudian dinyatakan tidak potensial untuk ditambang bijih emasnya, meski sudah menelan korban jiwa yang merupakan tenaga ahli dari negeri jiran. Dan sejak tahun 70-an silam sejumlah perusahaan migas telah beroperasi di daerah ini, sebut saja Total E&P Indonesie, Chevron Indonesia Company, VICO Indonesia dan lainnya.

Perusahaan-perusahaan tersebut secara gemilang sudah menikmat betapa sangat berharganya migas yang diambil dari perut bumi Kaltim. Seperti yang dinikmati oleh Total E&P Indonesie yang menemukan lapangan minyak di Bekapai dan Handil di wilayah kerja Mahakam pada tahun 1972 – 1974. Kedua lapangan itu mulai beroperasi pada 1974 dan 1975, dan produk minyak yang dihasilkan mencapai puncaknya pada 1977 dengan angka rata-rata 230.000 barel per hari (BOPD/Barrel Oil Per Day). Tapi kejayaan itu saat ini sudah mulai menurun, karena memang kandungan minyak di bumi Kaltim makin menipis. Onstream produk lapangan Bekapai tahun 2008 minyak/kondensat 1400 BOPD, gas 29.0 MMSCFD. Peak produksi tahun 2011 sebesar 1900 BOPD untuk minyak/kondensat, gas 50.0 MMSCFD. Lapangan Handil Phase-3 tahun ini untuk minyak/kondensat 3400 BOPD, gas 2.7 MMSCFD, tahun 2009 untuk minyak/kondensat 10400 BPOD, gas 8.3 MMSCFD.

Perkembangan cadangan minyak pada 2008, sebesar 3,37 milyar barel adalah cadangan dari lapangan yang sudah berproduksi dan 0,41 milyar barel dari lapangan yang belum berproduksi. Dibandingkan besaran cadangan pada 1999, terjadi penurunan dari 5,2 milyar barel atau sekitar 30 persen. Sedangkan tambahan cadangan terbukti per 1 Januari kurun waktu 1999-2008 hanya 2,83 milyar barel. Dan untuk cadangan gas terbukti selama 9 tahun terakhir mengalami kenaikan dari 78,1 Tscf pada 1999 menjadi 112,5 Tscf pada 2008 yang berarti meningkat sekitar 34,3 Tscf atau 44 persen. Total cadangan gas mengalami kenaikan dari 134,5 Tscf pada 1999 menjadi 170,1 Tscf pada 2008 atau naik sebesar 35,5 Tscf.

Dan Kaltim memang kaya SDA migas, batu bara, kayu dan lainnya. Tapi apakah semua itu membawa manfaat dan berkah bagi masyarakat Kaltim sendiri? Pertanyaan itu memang selalu saja memenuhi dan menjadi uneg-uneg sebagian besar mesyarakat Kaltim. Sebagian lainnya menganggap pemerintah kurang adil dan bijak dalam membagi hasil SDA migas yang digali dari perut bumi Kaltim. Porsi pembagian antara daerah penghasil SDA migas dengan pemerintah pusat memang terasa jomplang. Masyarakat setempat merasa daerahnya hanya menjadi sapi perahaan. Itu bisa dilihat dari taraf kehidupan penduduk setempat yang begitu-begitu saja, termasuk derap laju pembangunan daerah yang seakan jalan di tempat, seperti sarana transportasi yang masih sangat minim, hingga beberapa daerah di Kaltim masih sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat. Mimpi masyarakat tentang jalan tol Balikpapan-Bontang-Sangatta sejak beberapa tahun silam masih tetap sebagai wacana.

Seperti diketahui, porsi pembagian DBH SDA minyak bumi daerah provinsi penghasil, seperti Kaltim menerima 15 persen yang dibagi untuk provinsi penghasil 5 persen dan seluruh kabupaten/kota yang berada di Kaltim menerima 10 persen. Daerah penghasil kabupaten/kota juga menerima 15 persen yang dibagi untuk kabupaten/kota penghasil menerima 6 persen, provinsi Kaltim 3 persen, dan daerah-daerah lainnya di dalam provinsi Kaltim menerima 6 persen. Porsi tersebut masih ditambah lagi 0,5 persen yang dibagi untuk Kaltim 0,17 persen sebagai provinsi penghasil, seluruh kabupaten/kota di Kaltim menerima 0,33 persen. Sedangkan untuk kabupaten/kota penghasil menerima 0,2 persen, provinsi 0,1 persen, dan kabupaten/kota lainnya di dalam provinsi yang bersangkutan menerima 0,2 persen.

Porsi pembagian untuk DBH SDA gas bumi bagi daerah penghasil adalah 30 persen yang dibagi untuk provinsi penghasil 10 persen, seluruh kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut 20 persen. Sedangkan daerah penghasil kabupaten/kota, juga menerima 30 persen yang dibagi 6 persen untuk provinsi yang bersangkutan, 12 persen untuk kabupeten/kota penghasil dan 12 persen untuk kabupaten/kota yang berada dalam provinsi itu. Pembagian itu yang banyak dipersoalkan oleh daerah atau provinsi penghasil migas, apalagi di era otonomi daerah sejak beberapa tahun silam. Daerah-daerah penghasil migas menuntut pemerintah pusat untuk memberi porsi pembagian yang lebih layak, agar daerah yang bersangkutan bisa lebih cepat mandiri dalam segala bidang.

Industri migas memang merupakan ladang yang mampu menghasilkan bertriliun-triliun duit jika tepat menggali perut bumi yang mengandung limpahan SDA migas. Karena itu, pemerintah memiliki ketegasan bagi perusahaan asing atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang akan melakukan usaha migas di bumi Indonesia. Seperti halnya, setiap modal yang telah dikeluarkan oleh KKKS yang bersangkutan tidak akan diganti jika mengalami kegagalan mendapatkan minya/gas secara komersial. Lantaran itu, tidak sedikit perusahaan asing yang pulang ke negaranya dengan tangan hampa. Resiko itu yang tidak mampu dipikul oleh BUMN, hingga perut bumi Indonesia yang kaya SDA migas lebih didominasi oleh perusahaan asing.

Resiko yang dihadapi perusahaan migas asing di Indonesia tidak hanya akan menjadi bangkrut, tetapi bagi yang berhasil kemudian menghadapi berbagai kendala dan rintangan, seperti tuntutan ganti rugi lahan lapangan migas oleh masyarakat dengan harga cukup tinggi. Tidak itu saja, kadang lahan yang sudah diganti masih ada yang menuntutnya dalam beberapa tahun ke depan, karena ternyata lahan tersebut telah tumpang tindih kepemilikannya. Bahkan ada lahan lapangan migas yang tumpang tindih dengan kehutanan, perkebunan dan pertambangan batu bara..

Malah yang lebih fatal; jika KKKS gagal dalam upayanya menggali migas di Indonesia, maka bos perusahaan tersebut bisa pulang ke negara asalnya dengan hanya mengenakan celana kolor tanpa jas dan dasi lagi sebagaimana ketika baru pertama kali menjejakkan kakinya di negeri ini, karena bangkrut. Jadi jelas, industri migas memang butuh modal bergudang-gudang. Dan dengan meningkatnya permintaan produk, pengembangan industri baru dan pertumbuhan populasi, para penghasil minyak dan gas dituntut untuk mencari cadangan minyak baru yang menyediakan serangkaian tantangan alam, termasuk tenaga skill (ahli) dan teknologi yang makin mumpuni.

Skill dan teknologi yang mumpuni inilah yang sampai saat ini belum dipunyai oleh Kaltim, bahkan Indonesia (mungkin). Sehingga, dominasi perusahaan migas asing semakin berakar dan itu akan terus berlangsung selama migas masih dimiliki Kaltim. Total E&P Indonesie, VICO Indonesia, Chevron Indonesia Company dan lainnya akan terus mengerahkan karyawan-karyawannya menggali dan menggali migas. Dan memang, perekonomian para karyawan migas yang sebagian besar adalah penduduk pendatang cukup membuat iri hati penduduk pribumi yang tak berkesempatan menikmatinya. Ya, penduduk pribumi memang harus segera bangkit dari tidur dan mimpi panjangnya, tetapi jangan adu otot dengan penduduk pendatang yang perekonomiannya mungkin jauh lebih baik. Lebih bijak jika saling bahu membahu membangun bumi Etam yang kaya raya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: