Kaltim Harus Perbaiki Laporan Keuangan

Kaltim Harus Perbaiki Laporan Keuangan

copy-of-ketua-bpk-profdranwar-nasution-tengah-saat-jumpa-pers-di-hotel-gran-senyiur1“Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah selama empat tahun terakhir dari tahun 2004 sampai 2007 terus memburuk dengan kata lain tidak wajar,  diperlukan perbaikan system keuangan daerah melalui langkah-langkah kongkrit, terjadwal serta melibatkan seluruh komunitas akuntabilitas publik didaerah, jangan sembunyi-sembunyi apalagi tidak transparan terhadap masyarakat”, kata Prof.Dr.Anwar Nasution, ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada wartawan saat jumpa pers di hotel Gran Senyiur Balikpapan beberapa waktu lalu.

Menurut Anwar Nasution, pemerintah daerah harus segera merombak system keuangan yang selama ini pakai, bahkan 13 dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur termasuk kota Balikpapan mendapat raport merah dari laporan keuangannya atau laporan tidak wajar, hanya kabupaten Malinau yang mendapat opini wajar dengan pengecualian, dengan kata lain hampir semua pemerintahan kabupaten/kota di daerah Kaltim gagal dalam laporan dan pengelolaan keuangan daerah.

Anwar Nasution juga menyampaikan konsep perbaikan laporan keuangan daerah yang dinilai dapat memperbaiki laporan keuangan daerah. Kondisi Laporan keuangan daerah setiap tahunya terus memburuk, banyaknya belanja daerah yang tidak masuk akal, laporan yang tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Kondisi ini dapat dilihat dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapat opini tidak wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) selama periode tahun 2004 sampai 2007 semakin menurun setiap tahunnya. Presentase LKPD yang mendapat opini WTP semakin berkurang, kurang dari 7 persen, pada tahun 2004 menjadi 5 persen dan pada tahun 2007 hanya satu persen.

Sebaliknya opini tidak memberikan pendapat (TMP) semakin meningkat dari 2 persen pada tahun 2004 menjadi 17 persen pada tahun 2007 dan pada periode yang sama opini tidak wajar (TW) naik dari 3 persen menjadi 19 persen. Hasil pemeriksaan atas 275 LKPD tahun 2007 menunjukan bahwa hanya 3 LKPD yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian, 173 LKPD dengan opini wajar dengan pengecualian, 48 LKPD dengan opini tidak memberikan pendapat dan 51 LKPD dengan opini tidak wajar. Sementara sebanyak 32 LKPD tahun 2007 belum diterima BPK dan 161 LKPD tahun 2007 dalam proses penyelesaian pemeriksaan.

Pemerintah daerah harus segera bertindak melakukan perbaikan agar laporan keuangan yang mereka buat bisa mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Untuk perbaikan laporan keuangan diperlukan action plan atas enam item atau bidang perbaikan yang harus dilakukan adalah 1.Sistem Pembukuan, 2. Sistem Aplikasi teknologi computer, 3. Inventarisasi aset daerah dan hutang, 4. Waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggung jawaban anggaran, 5. Quality Assurance atas LKPD oleh pengawas intern dan 6. Sumber Daya manusia.

BPK telah mengambil 6 bentuk inisiatif untuk mendorong percepatan pembangunan system pembukuan dan manajemen keuangan negara. Keenam bentuk inisiatif itu adalah beyond the call of duty bagi BPK yang mempengaruhi baik eksekutif maupun legislative, yaitu:

1. Pemerintah daerah menandatangani management representative letter dalam setiap pemeriksaan BPK-RI

2. Pemerintah daerah menentukan kapan mencapai opini WTP dengan menyusun Action Plan yang memuat apa yang harus dilakukan, aspek atau bidang apa yang perlu diperbaiki, bagaimana caranya, siapa yang melakukannya dan kapan jadwal kegiatannya.

3. Pemerintah daerah menggunakan universitas setempat dan BPKP untuk memperbaiki system keuangan daerah dan aplikasi komputernya, serta meningkatkan SDM melalui pelatihan akuntansi keuangan daerah dan penyediaan tenaga pembukuan yang terampil.

4. Mendorong perombakan structural Badan Layanan Umum (BLU), BUMN dan BUMD agar menjadi lebih mandiri dan korporatis. BLU termasuk sekolah hingga universitas dan rumah sakit pemerintah pusat dan daerah.

5. DPRD membentuk panitia akuntabilitas publik untuk mendorong pemerintah daerah dan menindaklanjuti temuan BPK-RI untuk perbaikan system pengendalian intern dan percepatan pembangunan system keuangan daerah termasuk penyusunan perda terkait.

6. Dalam lingkungan makro, ditingkat departemen, Depdagri, Depkeu, Departemen teknis berkoordinasi untuk menyusun suatu desain yang jelas dalam melaksanakan paket tiga Undang-undang keuangan negara tahun 2003-2004 dalam kaitannya dengan otonomi daerah untuk meniadakan serangkaian peraturan yang tidak jelas, multi tafsir, tidak stabil dan sering berubah.

BPK-RI berharap agar langkah tersebut dapat segera dilaksanakan dengan baik. Buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan  pada rakyatnya.

Anwar Nasution juga menyatakan kalau mayoritas kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah hasil temuan BPK-RI seperti pada kasus Syaukani dan sebagainya. “Kasus korupsi yang ditangani KPK itu hasil temuan BPK, seperti di Medan dan Kukar, dan daerah lainnya, laporan keuangan daerah makin tahun hancur dan terkesan asal-asalan baik laporannya maupun penggunaan anggrannya, tahun 2009 DAU diturunkan, DAU dilihat dari blok green, dengan mempertimbangkan kapasitas fisikal dan historical bahkan banyak daerah yang tidak dapat DAU tapi laporan keuangannya benar dan baik, nah di Kaltim ini daerahnya kaya akan sumber daya alam, APBD-nya besar, DAU-nya juga besar tapi bagaimana dengan masyarakatnya, Kaltim selalu menarik perhatian khusus BPK, karena sesuai dengan analisis kami daerah yang kaya ini sangat besar praktek korupsinya”, tambah Anwar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: