Berdalih Personil Terbatas DPU Pesimistis Atasi Banjir 2009

DPRD Balikpapan sangat berkomitmen menganggarkan dana untuk penangganan banjir hingga separuh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan tahun 2009 mendatang. Dimana APBD 2009 diprediksi mencapai Rp 1 triliun.

Tekad itu berkali-kali disampaikan ketua DPRD Balikpapan melalui pertemuan-pertemuan dengan Pemerintah Kota (Pemkot), LSM, maupun masyarakat Balikpapan termasuk berkomentar diberbagai media.

Pasalnya DPRD menganggap banjir kini menjadi persoalan utama kota yang dikenal dengan sebutan kota Beriman ini. Apalagi kerugian yang telah ditimbulkan karena banjir, bukan saja merusak rumah hingga harta benda warga juga telah merengut nyawa. 

Kondisi ini telah perhatian serius para wakil rakyat itu karenanya berkali-kali DPRD selalu mengaungkan 2009 “perang” dengan banjir. Inilah yang menjadi komitmen yang kuat dari DPRD didalam memberikan yang terbaik bagi warganya Balikpapan.

Namun sayangnya komitmen itu tidak mendapat respon baik dan didukung sepenuhnya oleh pihak Pemkot balikpapan, yang terlebih lagi melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan selaku pelaksana dilapangan. Kepala DPU Sri Sutantina menggangap anggaran besar bukanlah jalan satu-satunya dalam penangganan banjir.

Ia menegaskan banjir bukanlah memperbanyak anggaran tapi, konsentrasi dan keseriusan setiap lembaga terkait menyatukan visi agar keinginan untuk menangani banjir tahun depan berjalan lancar.

Menurutnya untuk mengatasi banjir diperlukan penangganan serius dan tidak pada anggaran yang besar. Karenanya dirinya merasa pesimis dengan budjeting banjir 2009. Ia berdalih personil PU terbatas dan mengatakan kalau DPU bukanlah sebuah robot.

“Dukungan lain yang harus dilakukan adalah partisipasi aparat setempat seperti, RT, Lurah dan camat untuk melakukan pendekatan pada warganya untuk memudahkan bila ingin melaksanakan proyek yang terkadang terkendala dengan pembebasan lahan,” ucapnya.

Ia menuturkan DPU akan mengkonsentrasikan diri pada pekerjaan yang belum final tahun ini, seperti titik banjir dan tanah longsor yang sudah dikerjakan namun belum rampung secara total. Diantaranya pembebasan lahan diwilayah stalkuda yang hingga kini belum dapat diselesaikan.

“Padahal, wilayah tersebut sangat membantu daerah DAM bebas dari banjir karena setelah pembebasan lahan akan dilakukan pelebaran drainase.” katanya.

Ia mengungkapkan pelebaran tak dapat dilakukan jika masyarakat belum ihlas tanahnya diganti rugi. DPU pun juga tak dapat melakukan pembangunan sebelum pelebaran drainase dilakukan karena dikhawatirkan banjir lebih besar karena bagian hilir sungai makin dangkal. “Selama pelebaran drainase itu belum dilakukan maka, setiap kali hujan maka satiap itu juga warga diselimuti rasa takut dan trauma sosial,” katanya lagi.

Dijelaskannya beberapa wilayah banjir akan ditangani tahun depan diantaranya, wilayah Graha Indah dan Sepinggan. “Paling parah wilayah Graha Indah karena wilayah ini memang jauh dibawah permukaan laut, sehingga, sangat wajar daerah itu kebanjiran, meski demikian kedua wilayah itu masih menjadi konsentrasi penuh pembangunan yang dilakukan oleh DPU tahun 2009,” jelasnya.

Ditempata terpisah Wakil Walikota Balikpapan Rizal Efendi justru menanggapi dingin komitmen DPRD itu, ia pun menuturkan anggaran penangganan banjir akan dianggarkan sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ia mengatakan belum dapat memastikan anggaran untuk penangganan banjir hingga separuh dari APBD, karena 20 persen sudah teralokasi anggaran pendidikan, sehingga kalau digabung maka APBD 2009 sisa 30 persen untuk pembangunan lainnya.

Meski demikian katanya, bukan berarti Pemkot mengabaikan penanggulangan masalah banjir. “Soal anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan dinas terkait atau disesuaikan dengan kebutuhan kota,” ucap Rizal.

Tentunya nada pesismis yang dilontarkan oleh pihak Pemkot akan membuat kecewa masyarakat kota Balikpapan karena kini banjir bukan hanya terjadi saja didaerah-daerah yang merupakan titik-titik banjir, bahkan daerah yang dulunya tidak pernah terkena banjir kini telah ikut kebanjiran juga.

Kerugian masyarakat baik harta maupu moril akibat banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu tak dapat diterobati begitu saja. Selain kerugian materi wilayah rentang banjir juga menghambat perputaran perekonomian warga sekitar. Apalagi warga yang tergolong miskin akan merasa sulit untuk memperbaiki kehidupannya akibat banjir. Dimana barang-barang mereka terendam air dan tidak dapat diapakai lagi. Maka sangat sulit bagi mereka untuk menggantinya.

Bahkan dimana warga sekitar banjir dan tanah longsor kini mulai menjual rumah mereka. Bila hal ini dibiarkan maka akan berdampak sangat buruk bagi warga bahkan investor  yang akan masuk ke Balikpapan.

Seperti kita ketahui bersama kini Pemkot Balikpapan terus menggenjot pembangunan penanganan banjir, diantaranya pembangunan jembatan Mariyati yang menelan anggaran berkisar Rp 624 juta lebih di daerah Gunung Sari Ilir dan jalan MT. Haryono sendiri dimana badan jalan ditinggikan kendati didalam peninggian badan jalan tersebut hanya memakai tanah uruk dan tanah lempung diatas jalan aspal tersebut.

Hal ini sangat kontras dengan pembangunan waduk Telagasari yang hingga saat kini belum juga rampung. Pembangunan waduk ini pun ternyata belum mampu mengatasi banjir yang dating melanda kota balikpapan.

Di tempat terpisah DPRD menganggap lambannya kinerja DPU akibat dinas itu tidak memiliki job planning plan untuk menggenjot pekerjaan penanganan banjir di kota ini, mungkin karena  banyaknya proyek penanganan banjir tahun ini maka pembangunannya pun tak kunjung selesai juga.

Ketua DPRD Andi Burhanuddin Solong menyatakan lambannya kinerja DPU akibat kuranganya pengalaman dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Maka tak heran DPU masih menyisahkan 25 persen anggaran tahun ini.

Saat ini pembahasan APBD tahun 2009 tengah berlangsung. Diperkirakan pengesahan APBD 2009 akan disahkan akhir bulan Desember tahun ini. karena DPRD akan memaksimalkan sekitar Rp500 miliar dialihkan untuk penanganan banjir.

Meski DPRD tetap melihat rasio pengajuan anggaran oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkot. Dalam pembahasan anggaran DPRD bersama SKPD akhir-akhir ini terus dilakukan penyusuaian untuk menghindari penggunaan anggaran yang dilihat mubasir dan tidak tepat sasaran. Oleh karenanya panitia anggaran DPRD terus melakukan penyusuaian, agar anggaran yang tidak rasional dilakukan pemangkasan sementara dana yang kurang tidak mencukupi akan dilakukan penambahan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: