Dugaan KKN 2 Polisi dengan DPU Nunukan

PL-HAM: Keduanya Harus Diadili di Pengadilan Umum

Dua anggota polisi dari satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Kaltim yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Bagian Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kaltim menurut Ketua Dewan Penasehat LSM Pemerhati Lingkungan & Hak Azasi Manusia (PL-HAM) Kabupaten Nunukan, Jamhari Ismail, harus diadili di Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri Kabupaten Nunukan.

Hal ini diungkapkan Jamhari karena kedua polisi dari Sat Tipikor Polda itu diduga telah ini kepada wartawan awal Januari 2009 lalu.melakukan penyimpangan, atau KKN dengan Pejabat Dinas PU Nunukan di Kabupaten Nunukan. Demikian dikatakan Ketua Dewan Penasehat PL-HAM Nunukan

“Alasan harus diadili di Nunukan, karena keduanya diduga telah melakukan beberapa pelanggaran di Kabupaten ini, mulai dari pemalsuan identitas diri, melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa laporan kepada atasan, dan menerima fasilitas gratifikasi dari Dinas PU Nunukan,” jelas Jamhari Ismail, sembari menambahkan gartifikasi yang diterim oleh dua polisi itu harus dilaporkan paling lambat 30 hari.

Menurut hasil pantauan PL-HAM Nunukan ini, sejak kedua polisi dari satuan Tipikor Polda Kaltim, yakni AKP M Arief Fanani dan Brigpol Yusuf, sejak mendarat di bandara udara Nunukan telah terjadi KKN, yakni keduanya dijemput oleh pejabat dari dan dengan menggunakan kendaraan Dinas PU Nunukan, dimana kantor dinas ini adalah yang akan diusut adanya dugaan tindak korupsi.

Setelah dijemput oleh pejabat Dinas PU Nunukan dengan menggunakan kendaraan dinas PU KT 21, lalu kedua polisi ini di antar ke Hotel Lenfin dan menginap selama dua hari, setelah itu kedua polisi ini dipindahken ke Hotel Firdaus Internasional di Jl Pangeran Antasari Nunukan.

Berikut 7 Nopember 2008, kedua anggota Tipikor Polda Kaltim ini dengan menggunakan kendaraan Dinas PU dengan supirnya Muhammad Sofyan, yang juga menjabat sebagai Kasubdin Pengairan PU Nunukan, pergi menuju Kantor Camat Nunukan untuk membuat KTP Nunukan atas nama M Arief Fanani dan Yusuf yang pekerjaan sebenarnya adalah anggota Polri, memalsukan identitas pekerjaan menjadi pekerja swasta, hal ini dilakukannya guna mendapatkan pass lintas batas (PLB) untuk pergi ke luar negeri (Tawau-Malaysia). Setelah KTP kedua anggota Polri ini selesai maka mereka pergi menuju pelabuhan dan Kantor Imigrasi II Nunukan untuk memohon PLB.

Di Kantor Imigrasi pelabuhan Nunukan terbitlah PLB atas nama Muhammad Arief dengan nomor PLB W509799 dan Yusuf dengan nomor PLB W496266 dan menumpang kapal MV. Labuhan Express Dua terdaftar manifest penumpang dengan nomor 62 dan 63 menuju Kota Tawau Negara Bagian Sabah-Malaysia. Kedua anggota Tipikor Polda Kaltim ini bertolak ke pelabuhan Tawau tepat pukul 13.30 didampingi Kepala Dinas PU Nunukan Abdul Azis Muhammadyah dengan PLB B156063, Kasubdin Bina Marga Khotaman PLB S412334 dan Kasubdin Pengairan Muhammad Sofyan PLB B155636 serta didampingi beberapa pengusaha kontraktor, setibanya mereka di Negara tetangga ini lalu menginap di Hotel Haritage Tawau.

Selama di Tawau Kedua polisi Polda Kaltim dan Pejabat PU Nunukan serta beberapa pengusaha kontraktor ini transportasi yang digunakan milik Tamrin Muha warga Negara Malaysia/Indonesia yang berdomisili di Pasir Putih Tawau-Malaysia dan memiliki usaha kebun sawit di Kanduangan Kecamatan Nunukan. Kemudian pada 10 Nopember 2008 mereka kembali ke Nunukan-Indonesia.

Mengenai pemalsuan identitas kedua anggota Polda Kaltim itu, lanjut Jamhari, terungkap ketika ditanyakan pada kantor Imigrasi II Nunukan tentang dua orang polisi yang berangkat ke Tawau-Malaysia pada (7/11/08). Kemudian pihak Imigrasi Nunukan menunjukkan daftar manifest penumpang keberangkatan pada tanggal tersebut dan ternyata tidak ada polisi yang menumpang MV. Labuhan Express Dua, namun ada dua nama tertera di dalam daftar tersebut yakni, Muhammad Arif dan Yusuf.

Dijelaskan staf Imigrasi Nunukan ini, bahwa kedua orang tersebut identitasnya pada KTP pekerjaannya bukan polisi melainkan swasta dan berangkat bersamaan dengan Kepala Dinas PU Nunukan Abdul Azis dan dua stafnya Khotaman, Mohammad Sofyan serta beberapa pengusaha kontraktor Nunukan.

Lapor ke Waka Polda Kaltim

Terkait dugaan KKN yang dilakukan dua anggota Tipikor Polda Kaltim dengan pejabat Dinas PU Nunukan, dikatakan Jamhari Ismail, PL-HAM Nunukan melayangkan surat laporan yang dititipkan melalui Polres Nunukan dengan nomor surat 005/LINGHAM/NNK/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008. Selain itu surat tersebut juga dikirim melalui faximile ke ruang kerja Wakapolda Kaltim, namun baru dua lembar terkirim setelah itu terputus, yang sedianya akan di fax berjumlah 7 halaman.

Hal ini dilakukan PL-HAM Nunukan, lanjut Jamhari, karena sejak Ia mendapat surat balasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta tanggal 5 September 2008 yang isinya menyebutkan bahwa kasus dugaan korupsi di Dinas PU Nunukan telah dilimpahkan ke Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor surat R-3131A/40/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 untuk ditindaklanjuti.

Dugaan KKN tersebut jelas Jamhari, berupa adanya penyimpangan proyek pembangunan jalan dan jembatan alternatif di Kecamatan Sembakung dan Lumbis Kabupaten Nunukan sepanjang 21 kilometer yang dikerjakan PT Delta Batarajaya di atas lahan milik PT Adindo Hutani Lestari dengan menggunakan dana APBD 2005 hingga 2007.

“Saya buat surat kepada Wakapolda tersebut melaporkan dugaan KKN yang dilakukan oleh dua anggota polisi Polda Kaltim dengan pejabat Dinas PU Nunukan. Pejabat PU yang seharusnya diperiksa, justru dua polisi ini pergi ke Tawau-Malaysia bersama mereka,” papar Jamhari.

Ditambahkan Ketua Dewan Penasehat PL-HAM ini, sebenarnya dugaan tindak korupsi di Dinas PU Nunukan sudah lama ia pantau, namun belum bisa menemukan bukti pendukung yang konkrit untuk dilaporkan kepada penegak hukum. Sejak ditemukannya bukti transfer dari salah satu perusahaan kontraktor CV. Surya Lestari yang mengirim sejumlah uang ke rekening Dinas PU atas nama Nursiah melalui BPD Cabang Nunukan, barulah ia mulai melakukan investigasi.

Investigasi pertama dilakukan Jamhari pada 7 Agustus 2007, tepatnya pukul 11.30 Wite di Kantor Dinas PU Nunukan melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas PU Nunukan H.Abdul Azis Muhammadiyah mengenai adanya transfer sejumlah dana dari CV Surya Lestari ke rekening milik DPU Nunukan atas nama Nursiah.

Saat melakukan konfirmasi, Jamhari didampingi wartawan Sinar Harapan Sofyan Asnawie, yang menyaksikan laporan kepada Kepala Dinas PU Nunukan ini mengenai adanya transfer sejumlah dana. Ketika itu, jelas Jamhari, Abdul Azis Muhammadiyah mengakui adanya transfer sejumlah dana, namun uang yang masuk ke rekening Dinas PU atas nama Bendahara Nursiah itu ditarik kembali lalu di setorkan ke Bupati Nunukan H Abdul Hafid Achmad.

Mengenai surat laporan ke Wakapolda Kaltim, atas permintaan Jamhari, wartawan melakukan konfirmasi, melalui staf Kabid Humas Polda Kaltim AKBP Pertiwi disebutkan bahwa surat tersebut belum diterima, dan fax yang dua lembar itu-pun tidak diterima. Dan disarankan Pertiwi, agar PL-HAM Nunukan mengirim kembali surat tersebut.

(Rengga- Balikpapan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: