NILAI 5 BUAT DPRD BALIKPAPAN

A. BETAWIDPRD Balikpapan memiliki reputasi cukup baik dalam kurung waktu masa bhaktinya selama lima tahun terakhir. Sedikitnya terdapat delapan Peraturan Daerah (perda) telah disahkan. Anggapan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menilai DPRD tidak berprestasi terbantahkan dengan adanya surat Menteri Dalam Negeri (mendagri) nomor 061.1/272/SJ yang memberikan apresiasi dan pengharagaan setinggi-tingginya oleh DPRD Balikpapan berhasil menggodok delapan perda di kota ini.

Sebelumnya Manuntung telah mengulas lebih dalam mengenai reputasi DPRD Balikpapan dimata LSM dan Tokoh masyarakat, yang hanya menilai secara sepihak dan tidak obyektif. Bahkan, fungsi legislasi dan budjeting kini kini menjadi perhatian serius DPRD Balikpapan. Penerbitan delapan perda dalam periode ini dapat dinilai suatu prestasi yang sangat gemilang.

Dengan perda tersebut pemerintah kota (pemkot) Balikpapan dapat menjalankan dan meningkatkan kinerjanya. Seperti, perda nomor 21 tahun 2008 tentang, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Dengan perda tersebut badan tersebut dapat meningkatkan kinerjanya secara professional karena statusnya naik menjadi sala satu dinas yang ada dilingkungan pemkot Balikpapan.

Sebelumnya LSM STABIL dan Jamrud memberikan nilai “5” terhadap DPRD Balikpapan. Senada dikatakan Ketua Umum Ikatan Pemuda Karya (IPK) Balikpapan Ahmad Betawi, DPRD tidak hanya mengeluarkan perda saja tanpa mengawal pelaksanaan perda tersebut. Kenyataanya belum ada jaminan kalau perda tersebut sudah dijalankan sesuai dengan instansi yang berwenang.

“ Kami hampir sama dengan dengan teman-teman LSM, bahwa menerbitkan perda tidak cukup tanpa ada pengawalan pihak DPRD karena, setiap instansi belum tentu menjalankan sesuai amanat perda tersebut. Yang dikhawatirkan adalah adanya kepentingan tertentu menjadikan perda tersebut mandul dan tidak berfungsi sebagai mana mustinya akibat person power tersebut. Ungkap Supriyadi ketua LSM Jamrud

Sementara penilaian beberapa LSM itu dibantah sepenuhnya anggota komisi I DPRD Balikpapan Aden Usa baru-baru ini, penilaian itu hanya dilakukan secara obyektif karena tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan dinilai mengada-ada. Hal itu juga membuktikan kinerja DPRD lima tahun ini cukup apresiatif dengan adanya surat mendagri dan memberikan apresiasi kepada DPRD Balikpapan. Demikian juga dengan bugetting, DPRD Balikpapan memangkas anggaran yang dinilai kurang efektif dan tidak memihak pada masyarakat.

Dan memberikan anggaran maksimal kepada instansi atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang selama ini kurang mendapatkan support dari pemkot Balikpapan. Sebelumnya kelurahan hanya mendapatkan alokasi dana hamper seratus persen untuk belanja pegawai kini mulai ditingkatkan agar anggaran yang disediakan dapat dimaksimalkan dan memihak kepada masyarakat.

Sekretaris Laskar Rakyat Nusantara (LRN) Balikpapan Ambo Aja, tugas dan fungsi DPRD Balikpapan harus dimaksimalkan seperti, legislasi. Dan menilai perda tersebut merupakan perda revisi, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Namun perlu adanya perda inisiatif DPRD yang menjadikan fungsi DPRD secara tegas kepada masyarakat.

“ Perda yang ada sekarang hanya merupakan pelimpahan dari pemerintah pusat, sehingga menjadikan kebutuhan daerah yang menjadi tugas DPRD menetapkan aturan daerah ”. katanya.

Bukan hanya itu, ia juga menilai dengan pendapatan asli daerah (PAD) Balikpapan tidak sesuai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mestinya dengan peningkatan PAD kota dapat seimbang dengan kesejahteraan masyarakat. Lain halnya dikatakan dengan Aden Usa, bahwa tugas mensejahterahkan masyarakat adalah tugas pemkot.

Demikian juga dengan tugas pengawasan DPRD, perlu dilakukan maksimal dengan sisa waktu yang ada saat ini. Ambo Aja mencontohkan, pengawasan pembangunan perlu mendapat perhatian serius DPRD Balikpapan. Selama ini banyak proyek pembangunan tidak sesuai dengan anggaran yang ada, kuantitas dan kualiats proyek juga tidak sesuai. Kualitas proyek sekarang ini dinilai merugikan masyarakat dan daerah.

“ Instansi terkait, tak dapat memberikan kejelasan dengan proyek bermasalah sehingga terjadi pengawasan tertutup ”. jelasnya.

Selanjutnya, ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong baru-baru ini mengatakan, pengawasan anggota DPRD Balikpapan telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi komisi masing-masing. Bahkan, komisi III bagian pembangunan, rutin melakukan pengawasan di lapangan, bahkan proyek-proyek pembangunan yang dinilai tidak berkualitas segera dilakukan perbaikan.

“ Yang perlu disikapi adalah pemkot perlu meningkatkan kinerja instansinya, jangan sampai pengawasan DPRD saat ini dinilai sepeleh dan tidak ada tindak lajut instansi terkait jika terdapat temuan yang merugikan masyarakat ”. jelasnya.

Ambo Aja kembali menyatakan, DPRD perlu memaksimalkan pengawasan ditingkat instansi seperti, perizinan, pembangunan proyek dan perusahaan pengembang, real estate. Banyak pengembang saat ini dinilai tidak menjalankan aturan seperti, tidak adanya bendali atau fasilitas umum. Namun, ia mengatakan, DPRD Balikpapan cukup apresiatif menyikapi persoalan masyarakat saat ini. Sehingga tercipta suasana kondusif kota, demikian juga dengan eksekutif masih tejalin kerjalin kersama deng pihak DPRD Balikpapan sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: